Ahok ingin DKI Kaya Raya seperti Rotterdam

Ide ahok mengenai LRT sangat masuk akal, dan juga dalam pengerjaan proyek LRT di 9 Koridor harus berbarengan dan selesai sempurna paling telat 2018, mengenai masalah utama proyek LRT ini bukan di Uang yang dikeroyok bersama dengan anggaran APBN, APBD, BUMN, BUMD untuk menyukseskan program transportasi Jakarta Besar, tapi lebih pada "kesepahaman" dalam operasional yang harus sinergis dan seirama, tidak bisa saling mementingkan "EGO" dalam rapat Ahok telah menjelaskan program LRT harus sesuai dengan "kehendaknya" yang mementingkan fasilitas publik untuk kepentingan publik, bukan hanya menguntungkan tapi tidak saling bersinergi dalam hal teknis dilapangan.

Ahok juga menceritakan Sebelum dia habis masa jabatannya saham-saham di DKI harus di tawar ke pihak luar negeri minimal 10% untuk bisa masuk Audit didalamnya, sehingga kalau nanti ganti Gubernur baru sudah sistem yang berjalan, tidak bisa lagi diubah dan mudah di audit semuanya, tidak bisa kembali lagi seperti zaman sebelum Ahok memimpin DKI Jakarta.

Lalu untuk model reklamasi pulau dan pembangunan pulau Ahok ingin ikut konsep perencanaan dan operasional pelabuhan roterdam Belanda, dimana model bagi hasil untuk swasta itu 70 DKI : 30 swasta, sehingga Roterdam itu kaya raya, bukan seperti sekarang yang model bagi hasilnya masih 5% dan harus segera di evaluasi dan diganti dengan konsep pelabuhan Rotterdam dalam beberapa tahun mendatang. Izin pulau yang lain harus model Rotterdam 70:30. Mantap Pak Ahok karna akan mempelajari pola lelang untuk reklamasi pulau, Juga belajar dengan Singapura mengenai contoh proses izin pembangunan perumahan.